Bawaslu Haltim Warning Caleg Yang Tidak Mengantongi STTP Saat Berkampanye
|
/*! elementor - v3.13.2 - 11-05-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}
Anggota Bawaslu Haltim Susana Corry Rotinsulu saat menghadiri rapat koordinasi bersama Polres Haltim dan Parpol se-Haltim, terkait tata cara penerbitan STTP Kampanye, Sabtu (2/12/2023)
BAWASLU HALTUM - Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara (Malut), mewarning para Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dalam berkampanye tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian, maka akan diberhentikan aktifitas kampanye oleh pengawas tingkat Kecamatan maupun pengawas Desa.
Anggota Bawaslu Haltim Susana Corry Rotinsulu saat menghadiri rapat koordinasi bersama Polres Haltim dan Parpol se-Haltim, terkait tata cara penerbitan STTP Kampanye, Sabtu (2/12/2023)
BAWASLU HALTUM - Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara (Malut), mewarning para Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dalam berkampanye tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian, maka akan diberhentikan aktifitas kampanye oleh pengawas tingkat Kecamatan maupun pengawas Desa. Hal tersebut disampaikan, saat menghadiri rapat koordinasi bersama Polres Haltim dan Partai Politik (Parpol) se-Haltim, bertempat di ruang vicon Polres Haltim, Sabtu (2/12/2023), berkaitan dengan Tata Cara Penerbitan STTP Kampanye Pemilu 2024.
Melalui rapat tersebut, Susana, menegaskan, dalam tahapan kampenya tentu telah diatur dalam PKPU maupun Perbawaslu, untuk itu para Caleg agar melaksanakan tahapan kampanye berdaskan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.
"saya ingatkan dalam melakukan kampanye sudah harus mengantongi STTP, jika tidak mengantongi STTP akan diberhentikan aktifitas kampanye oleh Pengwas Kecamatan maupun Pengawas Desa,"Tandasnya Tak hanya itu, dirinya juga menyetil terkait dengan pemasangan alat perga kampanye (APK), dimana para Caleg, selain merujuk pada PKPU maupun Perbawaslu, harus juga melihat Peraturan Bupati yang mengatur jarak pemasangan APK di tempat pembangunan Pemerintahan maupun tempat ibadah. "didalam Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2023, sudah menjelaskan bahwa dalam pemasangan APK dilokasi yang dilarang harus berjarak 100 meter, sehingga itu para Caleg dalam pemasangan APK juga memperhatikan hal tersebut,"Pungkasnya Seraya menambahkan, demi menciptakan Pemilu aman dan bermatabat, diharapkan agar para Caleg dalam melakukan kampanye tetap berdasrakan regulasi, sehingga kampanye dapat berjalan aman dan dami. Sementara Kasat Intelkam Polres Haltim, Iptu Junaidi Sawal, yang mengatakan, dalam penerbitan STTP, diwajibkan kepada Parpol untuk mengajukan permohonan perijinan 7 hari sebelum giat kampanye, dan akan diterbitkan 3 hari sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan. maka dari itu nantinya akan sesuaikan dengan surat pemberitahuan oleh partai atau Caleg agar tidak terjadi tabrakan jadwal dilapangan. "Kami membuat terobosan untuk memudahkan penerbitan STTP kampanye dengan membuat WA Grup sehingga apabila STTP sudah jadi, akan dishare ke grup, serta memberikan tembusan ke KPU Haltim dan Bawaslu Haltim,"Jelasnya Dirinya beraharap agar demi kelancaran tahapan kampanye, diharapkan para Caleg dapat menjaga kemanan bersema, sudah tentu pihak kepolisian akan terus melakukan kegiatan pengamanan meskipun hanya kampanye terbatas/tatap muka. (humas)