Perkuat Pengawasan SIPOL, Bawaslu Haltim Sambangi Parpol
|
BAWASLU HALTIM – Demi menyukseskan konsolidasi demokrasi dan memastikan kelancaran Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur menyambangi sejumlah Sekretariat Partai Politik (Parpol) di wilayah Halmahera Timur. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan melekat terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). , Rabu (04/11/2026).
Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Susana Corry Rotinsulu, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut nyata atas dua instrumen hukum krusial yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Regulasi tersebut menjadi kompas utama bagi jajaran pengawas di daerah dalam mengawal dinamika kepartaian di luar tahapan pemilu.
"Pertama, Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 yang menjadi pedoman teknis pengawasan pemutakhiran data parpol berkelanjutan melalui SIPOL. Kedua, Surat Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2026 mengenai tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu di luar tahapan," ujar Susana
Melalui regulasi ini, Bawaslu Haltim bertugas mengawal tiga indikator utama di tingkat daerah. Indikator tersebut meliputi validitas administrasi keanggotaan dan kepengurusan parpol agar tidak fiktif, pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta pembuktian fisik atas domisili kantor tetap sekretariat parpol.
"Berdasarkan instruksi tersebut, jajaran pengawas diwajibkan turun langsung membangun koordinasi intensif dengan parpol. Kami juga diwajibkan melakukan pelaporan hasil kerja secara berkala dan berjenjang ke tingkat pusat," lanjutnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat membuka ruang komunikasi dua arah yang efektif untuk menyamakan persepsi, memitigasi kendala teknis pada aplikasi SIPOL, sekaligus mencegah potensi pelanggaran administrasi sejak dini.
"Kami berharap seluruh pengurus partai politik dapat proaktif demi terciptanya basis data pemilu yang akurat, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Halmahera Timur," pungkas Susana.
