Suratman: Berpotensi Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu 2024
|
Ketua Bawaslu Kab.Haltim Suratman Kadir, saat memberikan sambutan pada lounching Kaliber di Kecamatan Wasile Timur
/* Style Definitions */table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
BAWASLU HALTIM – Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Suratman Kadir, menganggap akan ada potensi ketidaknetralan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pemilu Tahun 2024.
Melalui lounching Kampung Pengawasan Pemilu Bermartabat (Kaliber), bertempat di Kantor Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Haltim, Selasa (26/12/2023), dalam sambutanya Suratman mengatakan, dalam momentum Pemilu ini akan ada potensi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, pasalnya ada beberapa anggota KPU Haltim yang memiliki hubungan dekat dengan para Calon Legislatif.
“Potensi ketidaknetralan penyelenggaran Pemilu pada Pemilu 2024 itu sangat besar, karena sebagian Anggota KPU Haltim ada hubungan dekat dengan para Caleg, baik itu istri, adik maupun kakanya,”Pungkasnya
Untuk itu, dalam tahapan ini perlu untuk dikawal agar pada akhir Pemilu nanti penyelenggara tidak disalahkan, karena kalaupun penyelenggara pemilu KPU disalahkan sudah tentu Bawaslu pun disalahkan, sebab dianggap Bawaslu tidak melakukan pengawasan dengan baik.
“ditahapan kampanye, jangan hanya fokus mengawasi pada kampanye saja, melainkan juga fokus mengawas pada penyelenggara pemilu.”tegasnya
Suratman juga mengingatkan, dalam waktu dekat ini akan dilakukan reses oleh Anggota DPRD, sehingga itu perlu dikawal ketat jangan sampai reses tersebut disisipkan dengan kepentingan Politik.
“Reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat, jangan sampai dikaitkan dengan agenda-agenda politik,”Tandasnya (humas)
